Dengan Input NIK, 2 Menit Data Pemilik e-KTP Muncul

Banner1

Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan perekaman e-KTP untuk 170 juta penduduk Indonesia. Data kependudukan hasil perekaman ini disimpan rapi dalam database yang terletak di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara nomor 7, Jakarta Pusat. Seperti apa tempat penyimpanan data e-KTP? Bagaimana kecanggihannya? Rakyat Merdeka sempat menjajalnya, pekan lalu. Berikut liputannya.

Karena kerahasiaan data, penjagaan ruang database ini cukup ketat. Untuk masuk, pengunjung harus melewati dua pintu. Setiap pintu dipasang kunci otomatis dengan sistem finger print. Hanya petugas yang sidik jari sudah direkam yang bisa membuka ini. Dua orang petugas keamanan juga berjaga setiap saat di belakang daun pintu.

Pusat database sendiri terdapat dalam ruangan khusus berukuran 9×10 meter persegi. Belasan lemari kabinet setinggi dua meter berjejer dipenuhi server dengan lampu yang kedap-kedip. Untuk menjaga server bekerja normal, suhu ruangan diatur maksimal 23 derajat celcius.

“Ada 257 buah server di sini,” ujar Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi e-KTP Dirjen Kependudukan dan Pencatat Sipil, Husmi Fahmi.

Di depan dan samping ruangan ini terdapat tiga ruang kaca. Di sana, beberapa operator sedang sibuk dengan laptop masing-masing. “Setiap ship itu 20 orang. Mereka ada yang bertugas mengontrol server, ada juga yang mengimput data,” jelas Fahmi.

Database ini tidak tunggal. Di Jakarta, Kemendagri punya dua database. Satunya lagi ada di Gedung Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kalibata, Jakarta Selatan. Selain itu, Kemendagri juga memback-up semua data dan disimpan di Batam untuk berjaga-jaga jika di Jakarta terjadi bencana. “Back up di Batam, namanya disaster recovery centre,” imbuh Fahmi.

Sementara, untuk pengecekan keakuratan data ada di ruang tamu yang terletak paling belakang. Di ruangan ini terdapat satu unit komputer, satu unit pembaca iris mata, satu unit penindai sidik jadi, dan sebuh menitor berukuran 52 inci.

Iqbal (25), fotografer Rakyat Merdeka mencoba menjajal kecanggihan database ini. Ada tiga cara yang dilakukan, yaitu dengan foto iris bola mata, dengan sidik jari, dan dengan NIK (nomor induk kependudukan) yang tertera dalam e-KTP.

Dengan menggunakan foto iris mata, hanya butuh 14 detik, biodata, foto, tandangan, dan 10 sidik jari Iqbal muncul di monitor. Dengan menggunakan empat sidik jari, butuh waktu agak lebih lama, sekitar 40 detik.

Dengan menggunakan NIK, waktu dibutuhkan sangat singkat. Begitu klik, biodata plus foto, sidik jari, dan tanda tangan Iqbal langsung keluar. “Hanya 2 detik,” cetus Fahmi.

Database ini terkoneksi ke seluruh wilayah Indonesia. Siapa saja yang sudah melakukan perekaman e-KTP, datanya bisa dilihat dari sini. Dengan menggunakan indentifikasi biometri yaitu melalui sidik jari dan iris mata, tidak mungkin ada yang bisa memiliki dua e-KTP.

“Program e-KTP ini membentuk database yang tunggal dan akurat. Dan menerbitkan identitas yang tunggal dan tidak bisa dipalsukan,” jelas Fahmi.

Dalam proses perekaman sejak 2011, ada 806.657 orang yang melakukan perekaman ganda, bahkan ada juga yang 3 sampai 4 kali. Motifnya beda. Ada yang namanya dibedakan, alamatnya beda, tanggal beda. Namun, dengan menggunakan biometri tadi, mereka langsung ketahuan.

“Kami hanya terbit e-KTP untuk perekaman yang pertama. Perekaman berikutnya tidak,” imbuh Fahmi.

Kepala Teknis Database Tri Sampurno menambahkan, database penyimpanan data bersifat nonstop. Data yang disimpan di database lokal langsung terkirim ke pusat saat jaringan online. Dengan begitu, saat ada perekaman baru, data masuk ke pusat.

Kapasitas total database pusat ini sebesar 724 terabyte. Yang sudah terpakai 550 terabyte. “Kami punya 3 set server yang menerima data seluruh kecamatan dan kabupaten. Satu set terdiri 2 unit,” jelasnya.

File perorang yang melakukan perekaman sebesar 600 kilobyte. Dengan kecepatan koneksi sebesar 128 kilobyte per detik, data dari daerah sudah masuk hanya 37 detik. “Kalau jaringannya lagi tidak stabil, paling lama 1 menit,” jelasnya.

Untuk mencegah peretasan, data base ini dibuat secara tertutup. “Keamanan data menggunakan virtual private network, bukan umum. Jadi, tidak bisa diakses umum, kecuali oleh pihak yang kerja saja,” terang Adi Nugroho, pengelola keamanan e-KTP dari Lembaga Sandi Negara.

Untuk data dalam e-KTP juga dilengkapi dengan kunci khusus yang unik. Setiap saat, kunci ini diubah. Sehingga sangat sulit pihak luar untuk mengacak-acak data di dalamnya.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)

EKTP-Blora1

 KTP-El  atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan  yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi  administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada  database kependudukan nasional.

 Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-El  yang  tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan  identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup

 Nomor NIK yang ada di KTP-El nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk)

Salam Disdukcapil Kota Padangsidimpuan :)

JADWAL PELAKSANAAN PELAYANAN KELILING (MOBILE) PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2015

IMG_7484-1024x683
JADWAL PELAKSANAAN PELAYANAN KELILING (MOBILE)
PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NO KECAMATAN KELURAHAN/ DESA TANGGAL PELAKSANAAN KET
 
 
 
 
 
1
PSP.ANGKOLA JULU
JORING NATOBANG
16 Maret 215
 
2
 
JORING LOMBANG
18 Maret 2015
 
3
 
BATU LAYAN
20 Maret 2015
 
4
 
RIMBA SOPING
23 Maret 2015
 
5
 
MOMPANG
25 Maret 2015
 
6
 
SIMATOHIR
27 Maret 2015
 
7
 
SIMASOM
30 Maret 2015
 
8
 
PINTU LANGIT JAE
31 Maret 2015
 
 
 
 
 
 
1
PSP.HUTAIMBARU
HUTAIMBARU
08 April 2015
 
2
 
PALOPAT MARIA
10 April 2015
 
3
 
SABUNGAN JAE
13 April 2015
 
4
 
LUBUK RAYA
15 April 2015
 
5
 
LEMBAH LUBUK MANIK
17 April 2015
 
6
 
SINGALI
21 April 2015
 
7
 
SIPABANGUN
22 April 2015
 
8
 
TINJOMAN
24 April 2015
 
9
 
PARTIHAMAN SAROHA
27 April 2015
 
10
 
HUTAPADANG
29 April 2015
 
 
 
 
 
 
1
PSP. BATUNADUA
BATUNADUA JULU
13 Mei 2015
 
2
 
BATUNADUA JAE
15 Mei 2015
 
3
 
PURWODADI
18 Mei 2015
 
4
 
GUNUNG HASAHATAN
20 Mei 2015
 
5
 
UJUNG GURAP
22 Mei 2015
 
6
 
AEK TUHUL
25 Mei 2015
 
7
 
BARUAS
27 Mei 2015
 
8
 
SILOTING
29 Mei 2015
 
9
 
AEK BAYUR
08 Juni 2015
 
10
 
PUDUN JAE
10 Juni 2015
 
11
 
PUDUN JULU
12 Juni 2015
 
12
 
BATANG BAHAL
15 Juni 2015
 
13
 
AEK NAJAJI
17 Juni 2015
 
14
 
SIMIRIK
19 Juni 2015
 
15
 
BARGOTTOPONG
22 Juni 2015
 
 
 
 
 
 
1
PSP.TENGGARA
SIHITANG
06 Juli 2015
 
2
 
PIJORKOLING
08 Juli 2015
 
3
 
PALOPAT PK
10 Juli 2015
 
4
 
PURBATUA PK
13 Juli 2015
 
5
 
SALAMBUE
27 Juli 2015
 
6
 
SIGULANG
29 Juli 2015
 
7
 
MANUNGGANG JULU
10 Agustus 2015
 
8
 
GOTI
12 Agustus 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
MANEGEN
14 Agustus 2015
 
10
 
HUTAKOJE
18 Agustus 2015
 
11
 
HUTA LIMBONG
20 Agustus 2015
 
12
 
HUTA PADANG
24 Agustus 2015
 
13
 
HUTA LOMBANG
26 Agustus 2015
 
14
 
PERKEBUNAN PK
28 Agustus 2015
 
15
 
MANUNGGANG JAE
31 Agustus 2015
 
16
 
LABUHAN LABO
07 September 2015
 
17
 
LABUHAN RASOKI
09 September 2015
 
18
 
TARUTUNG BARU
11 September 2015
 
 
 
 
 
 
1
PSP.UTARA
WEK I
14 September 2015
 
2
 
WEK II
16 September 2015
 
3
 
WEK III
18 September 2015
 
4
 
WEK IV
21 September 2015
 
5
 
SADABUAN
23 September 2015
 
6
 
LOSUNG BATU
06 Oktober 2015
 
7
 
TOBAT
08 Oktober 2015
 
8
 
TANOBATO
13 Oktober 2015
 
9
 
BONAN DOLOK
15 Oktober 2015
 
10
 
BATANG AYUMI JAE
19 Oktober 2015
 
11
 
BATANG AYUMI JULU
21 Oktober 2015
 
12
 
PANYANGGAR
23 Oktober 2015
 
13
 
TIMBANGAN
26 Oktober 2015
 
14
 
BINCAR
28 Oktober 2015
 
15
 
KANTIN
09 Nopember 2015
 
16
 
KAYUOMBUN
11 Nopember 2015
 
 
 
 
 
 
1
PSP. SELATAN
WEK V
13 Nopember 2015
 
2
 
LOSUNG
16 Nopember 2015
 
3
 
SITAMIANG
18 Nopember 2015
 
4
 
WEK VI
20 Nopember 2015
 
5
 
PADANGMATINGGI
23 Nopember 2015
 
6
 
HANOPAN-SIBATU
25 Nopember 2015
 
7
 
SILANDIT
08 Desember 2015
 
8
 
SITAMIANG BARU
10 Desember 2015
 
9
 
SIDANGKAL
14 Desember 2015
 
10
 
AEK TAMPANG
16 Desember 2015
 
11
 
PADANGMATINGGI LESTARI
18 Desember 2015
 
12
 
UJUNG PADANG
21 Desember 2015
 

SYARAT UNTUK PENCETAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP EL)

e-ktp-

  1. PASTIKAN DIRI ANDA SUDAH DIREKAM BAIK DI KECAMATAN ATAU DI KANTOR CATATAN SIPIL
  2. FOTOCOPY KARTU KELUARGA
  3. 07 DIKETAHUI LURAH SETEMPAT BAGI PEMULA (YANG SAMA SEKALI BELUM PERNAH MEMILKI KTP)
  4. KTP ASLI SIAK ATAU KTP EL
  5. SURAT KETERANGAN HILANG DARI KEPOLISIAN (APABILA HILANG)

Kemenag: Layanan Nikah Perlu Disederhanakan

2Jakarta (ANTARA News) – Rencana Kementerian Agama menjalin nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri dimaksudkan agar pelayanan persyaratan nikah makin sederhana dan terbebas dari unsur gratifikasi.

Kementerian Agama (Kemenag) melalui Ditjen Bimas Islam telah melakukan terobosan untuk memperbaiki layanan pencatatan nikah, namun agar pelayanan dapat dilakukan lebih transparan maka perlu dilakukan MoU,” kata Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Muhtar Ali, Jakarta, Kamis.

Sebelumnya Bimas Islam menginisiasi terbitnya PP No 48 Tahun 2014 yang mengatur biaya layanan pencatatan nikah dan rujuk. MoU ini menjadi bagian dari gerakan antikorupsi. Termasuk di dalamnya mencegah gratifikasi, katanya.

“Intinya, semangatnya (MoU) adalah penyederhanaan layanan tentang persyaratan nikah. Satu lagi adalah pencegahan korupsi,” demikian penegasan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Muhtar Ali.

Kemenag, lanjut dia, ingin membangun komitmen bersama dengan Kemendagri dalam dua hal, yaitu: mencegah korupsi dalam pelayanan nikah dan pertukaran data untuk menyederhanakan layanan persyaratan pencatatan nikah.

Dengan MoU ini, maka KUA bisa mengakses data NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang ada di Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) dan sebaliknya Dukcapil bisa mengakses data KUA yang terkait dengan pernikahan.

“Orang sudah tidak perlu lagi meminta N1 , N7 itu di kelurahan. Dia tinggal buka secara online karena ini bisa diaplikasikan ke data di KUA,” jelasnya.

Menurut Muhtar, kalau NIK yang ada pada Dukcapil itu bisa ditransfer pada KUA-KUA dan diperkenankan diakses KUA, maka calon pengantin sudah lebih mudah mengakses secara online tanpa harus datang ke kantor desa.

“Begitu juga sebaliknya, KUA akan memberikan data tentang perubahan status perkawinan seseorang ke Dukcapil,” ujarnya.

Kasubag Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam Thobib Alasyhar menjelaskan bahwa MoU ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan integrasi data pada server Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) yang ada di Kemenag dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang ada di Kemendagri. “Kalau sudah integrasi, Simkah bisa akses data Siak, demikian sebaliknya,” terang Thobib.

Ke depan, lanjut Thobib, calon pengantin yang baru saja melangsungkan pernikahannya, secara otomatis akan tercatat status perkawinannya dalam SIAK sebagai nikah, meski yang bersangkutan belum mengurus perubahan status pernikahan yang tertulis di KTP.

Draft MoU ini sekarang sudah berada di Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Setjen Kementerian Agama dan diharapkan akan bisa segera di selesaikan, ia menjelaskan.

Persyaratan Pengurusan Akta Kelahiran

birth-of-a-babyMengapa setiap orang perlu memiliki Akta kelahiran? Bukti sah mengenai identitas diri (seperti  nama,jenis kelamin,tempat dan tanggal lahir serta Kewarganegaraan), hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua yang diperlukan sebagai berikut:

PERSYARATAN PENCATATAN KELAHIRAN WNI DI KAPAL LAUT ATAU PESAWAT TERBANG

  • Surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/ kapten pesawat
  • KTP orang tua
  • Foto copy Paspor RI orang tua
  • Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua

PERSYARATAN PENCATATAN KELAHIRAN WNI DI INDONESIA USIA 0 S/D 60 HARI

  • Kartu Keluarga (KK)
  • Kartu Tanda Penduduk (KTP) sumai dan istri
  • Surat lahir anak (Bidan / Klinik / Puskesmas / Rumah Sakit)
  • Buku nikah (Muslim) dan Akte kawin catatan sipil (Non Muslim)
  • 2 (dua) orang saksi + KTP (Hadir)
  • Lampirkan surat kuasa bagi yang diwakilkan

Catatan :

  • Pengurusan Akta kelahiran berdasarkan Azas Domisili
  • Semua berkas asli dan fotocopy rangkap 1/Anak

PERSYARATAN PENCATATAN KELAHIRAN WNI DI INDONESIA USIA 61 HARI S/D DAN SETERUSNYA

  • Kartu keluarga (KK)
  • Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri
  • Surat lahir anak (Bidan / Klinik / Puskesmas / Rumah Sakit)
  • Buku nikah (Muslim) dan Akte kawin catatan sipil (Non Muslim)
  • Surat pengantar dari kelurahan
  • 2 (dua) orang saksi + KTP (hadir)

Catatan :

  • Pengurusan akta kelahiran berdasarkan Azas Domisili
  • Lampirkan ijazah SD/SMP/SMU bagi yang sudah memiliki ijazah
  • Bagi orang dewasa yang tidak memiliki surat lahir dapat digantikan dengan ijazah
  • Semua berkas asli dan fotocopy rangkap 1/anak
  • Lampirkan surat kuasa bagi yang diwakilkan

PERSYARATAN PENCATATAN KELAHIRAN ORANG ASING DI INDONESIA

  • Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
  • Kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua
  • KK dan KTP orang tua bagi pemegang izin tinggal tetap
  • Surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas dan / atau
  • Paspor bagi pemegang izin kunjungan

PERSYARATAN PELAPORAN KELAHIRAN WNI DI PERWAKILAN RI

  • Bukti pencatatan kelahiran dari Negara setempat
  • Fotocopy paspor RI orang tua
  • Fotocopy Kutipan akta perkawinan/buku nikah atau bukti terrulis perkawinan orang tua

PERSYARATAN PENCATATAN KELAHIRAN DI PERWAKILAN RI

  • Surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/ kapten pesawat
  • KTP orang tua
  • Fotocopy Paspor orang tua
  • Kutipan Akta Perkawinan/Buku nikah atau bukti tertilis perkawinan orang tua

Persyaratan Pengurusan Akta Perceraian

Persyaratan Pengurusan Akta PerceraianAkta perceraian adalah suatu bukti otentik tentang putusnya suatu ikatan perkawinan. Apabila Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, maka perceraian harus melalui Pengadilan Negeri, yang telah menjadi kekuatan hukum yang pasti, baru dicatatkan/didaftarkan dalam daftar perceraian yang berjalan dan telah diperuntukan untuk itu. Mengapa perceraian perlu dicatatkan dan diurus akta perceraiannya? Bukti sahnya perceraian yang diperlukan sebagai dasar:

  • Legalitas putusnya perkawinan dan perubahan status sebagai janda atau duda cerai hidup.
  • Pengurusan hak tunjangan anak dari suami istri, harta gono gini, dan perkawinan setelah perceraian.

Bagi Pemerintah, dengan pencatatan Perceraian diperoleh statistik peristiwa yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan keluarga dan penetapan kebijakan pembangunan lainnya.

PERSYARATAN PENCATATAN PERCERAIAN

  • Pencatatan perceraian dilakukan di tempat terjadinya perceraian.
  • Pencatatan perceraian dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perkawinan.
  • Pencatatan perceraian dilakukan dengan tata cara:
    • Pasangan suami dan istri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota medan dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan kutipan akta perkawinan.
    • Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan mencabut kutipan akta perkawinan serta menerbitkan kutipan akta perceraian.
    • Kutipan Akta Perceraian diberikan kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai.
    • Instansi Pelaksana berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
  • Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
  • Instansi pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Persyaratan Pengurusan Akta Kematian

Persyaratan Pengurusan Akta KematianAkta kematian adalah sebagai pembuktian kematian seseorang. Jangka waktu pendaftaran paling lambat adalah 60 (enampuluh) hari kerja sejak meninggal dunia, kecuali bagi warga Negara asing, jangka waktu paling lambat ialah 10 (sepuluh) hari kerja setelah hari kematian.

KEGUNAAN DARI AKTA KEMATIAN

  • Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri atau suami maupun anak.
  • Bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi.
  • Diperlukan untuk mengurus pension bagi ahli warisnya.
  • Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi dan lain sebagainya.

Bagi Pemerintah dengan pencatatan kematian diperoleh statistic peristiwa yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan penyebab kematian, umur harapan hidup, serta penetapan kebijakan pembangunan lainnya.

PROSEDUR KEPNGURUSAN AKTA KEMATIAN

  • Pencatatan kematian dilakukan pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tempat terjadinya kematian.
  • Pencatatan kematian dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
    • Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan untuk mendapatkan Surat Keterangan Lurah dan / atau
    • Keterangan kematian dari dokter / paramedic.
  • Pencatatan kematian, dilakukan dengan tata cara:
    • Pelaporan mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan kepada Petugas registrasi di kantor untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.
    • Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mencatat pada Register Akta Kematian dan Menerbitkan Kutipan Akta kematian.
    • Memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi pelaksana tempat domisili yang bersangkutan
      Instansi Pelaksana tempat domisili mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Mengapa orang meninggal perlu diurus akta kematiannya? Bukti sah mengenai status kematian seseorang, yang diperlukan sebagai berikut:

  • Pembagian hak waris.
  • Penetapan status janda atau duda pasangan yang ditinggalkan.
  • Pengurusan asuransi, pensiun, dan perbankan.

Persyaratan tentang Perubahan Kartu Keluarga

Persyaratan tentang Perubahan Kartu KeluargaPenggantian Kartu Keluarga:

  • Permohonan pembuatan KK (Berkas F1.06).
  • Surat pengantar dari desa/kelurahan.
  • KK yang lama.

PERSYARATAN PENERBITAN ATAU PERUBAHAN KK

Penerbitan KK baru bagi penduduk WNI dan OA yang memiliki izin Tinggal Tetap:

  • Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
  • Foto copy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan.
  • Surat Keterangan Pindah (SKP) / Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI, atau;
  • Surat Keterangan Datang dari luar Negeri (SKDLN) yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang baru datang dari LN karena pindah.

Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran:

  • KK lama.
  • Kutipan Akta Kelahiran.

Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI:

  • KK lama, dan;
  • KK yang akan ditumpangi.
  • SKP/SKPD bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI, dan / atau;
  • SKDLN bagi WNI yang datnag dari LN karena pindah.

Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi OA ynag memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau OA:

  • KK lama atau KK yang ditumpangi.
  • Paspor.
  • Izin Tinggal Tetap, dan;
  • Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi OA tinggi tetap.

Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk WNI dan OA yang memiliki Izin Tinggal OA tinggal tetap:

  • KK yang lama.
  • Surat Keterangan Kematian.
  • SKP/SKPD bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI.

Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI dan OA yang memiliki Izin Tinggal Tetap:

  • Surat keterangan kehilangan dari kepala desa/lurah.

KK yang rusak:

  • Foto copy atau menunjukkan dokumen.
  • Kependudukan dari salah satu anggota keluarga atau dokumen keimigrasian bagi OA.

PEMECAHAN DAN PEMBUATAN KK BARU

Jika sudah mengelola rumah tangga sendiri disarankan untuk memiliki KK sendiri dan tidak ikut dengan orang tua, istilah ini disebut dengan pemecahan KK, Pemecahan ini dilakukan dengan cara mencoret/menghapus anggota keluarga yang akan masuk ke KK baru (dalam hal ini seorang istri), kemudian membuat KK baru untuk orang tua dan KK baru untuk keluarga baru yang di dalamnya Cuma ada nama kepala keluarga dan istri Dikelurahan diminta untuk mengisi form sebagai isian untuk pembuatan KK baru dan KTP.Setelah semua proses pengisian selesai,maka ada berkas yang dibawakan oleh kelurahan untuk disampaikan ke kecamatan.