Proyek E-KTP: Mulai Januari Dilanjut. Mendagri Usul Penambahan Anggaran

thumb_Pegang_KTP-el

Kabar24.com, JAKARTA–Setelah sempat dihentikan, proyek e-KTP bakal segera berlanjut. Kementerian Dalam Negeri memastikan akan melanjutkan pelaksanaan proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP di seluruh Indonesia pada Januari tahun ini.Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, mengatakan pemerintah telah mengusulkan penambahan anggaran untuk melanjutkan proyek e-KTP.Targetnya, e-KTP dapat digunakan sebagai dasar data pemilih tetap dalam pelaksanaan pemilihan umum 2019 mendatang.”Bagaimana pun proyek e-KTP harus jalan, karena seriap hari sekitar 4.000 penduduk per hari mengurus KTP,” katanya di Jakarta akhir pekan lalu.

Tjahjo menuturkan akan menyerahkan dugaan pelanggaran hukum proyek e-KTP kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Dengan begitu, proyek tersebut dapat terus dilanjutkan tanpa harus menunggu persoalan hukum yang sedang berjalan.Kementerian Dalam Negeri sebelumnya melakukan revisi terhadap server e-KTP untuk mencegah gangguan terhadap data yang tersimpan.Pasalnya, saat ini data e-KTP hampir memenuhi kapasitas penyimpanan di server.Revisi tersebut dimaksudkan untuk menyeleksi dan menghapus data ganda dalam e-KTP, karena masih ada penduduk yang memiliki KTP lebih dari satu.Dia pun berharap masyarakat yang memiliki KTP ganda segera melapor ke petugas setempat.Tjahjo juga memastikan tidak akan memungut biaya dalam kepengurusan e-KTP, karena sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 24/2014 tentang perubahan atas UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.

E-KTP Mungkin Juga Perlu Dilengkapi Data DNA

thumb_DNA

JAKARTA, KOMPAS.com — Data digital yang disimpan di kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) mungkin perlu dilengkapi data DNA, tidak hanya sidik jari dan data lain saat ini. Hal tersebut sangat berguna dalam perlindungan warga negara Indonesia, misalnya saat menghadapi masalah.

Wacana tersebut disampaikan Tenaga Ahli Pengkajian Hukum dan HAM Lembaga Ketahanan Nasional, Irjen Setyo Wasisto, dalam Rapat Koordinasi Perlindungan WNI yang digelar Kementerian Luar Negeri di Balai Kartini, Jakarta.

“Meskipun mahal, jejak DNA itu paling sahih. Contohnya (ketika) kasus Sukhoi yang menabrak Gunung Salak, ada korban ditemukan hanya sepenggal daging. Tapi itu dicek (DNA-nya) benar-benar yang bersangkutan. Jadi jejak DNA ini sangat penting,” kata Setyo, Selasa (20/10/2015).

Dengan adanya jejak DNA, pemerintah juga dapat dengan cepat mendeteksi semua WNI yang berada di luar negeri. Artinya, saat terjadi sesuatu hal terhadap WNI di luar negeri, jejak DNA tersebut akan memudahkan pemerintah untuk membantu WNI tersebut.

Database WNI di luar negeri masih lemah. Meskipun sekarang di e-KTP ada sidik jari, tapi e-KTP belum selesai semua,” ujarnya.

Saat ini, selain data-data identitas, e-KTP juga menyimpan data sidik jari dan citra iris mata pemiliknya.

Selain sistem database yang masih lemah, kendala lain yang dihadapi dalam antisipasi perlindungan WNI ini adalah adanya sistem hukum yang berbeda dengan yang lain dan jumlah perwakilan RI yang terbatas di luar negeri.

Dengan demikian, pemerintah harus meningkatkan kerja sama dengan kelembagaan, perwakilan RI, juga dengan negara-negara lain.

Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepribadian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2015

Pendidikan dan Pelatihan Kepribadian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidimpuan akan pentingnya Pengembangan Kepribadian dan Komunikasi dalam Peningkatan mutu dan Kualitas Pelayanan. Melalui Pendidikan dan Pelatihan ini kulitas individu dapat dioptimalkan seutuhnya :

  • Secara fisik
  • Sikap dan Prilaku
  • Pola pikir dan Pengembangan wawasan

DSC_0135Pembukaan Pelatihan Kepribadian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan

DSC_0138Pembukaan Pelatihan Kepribadian dari Narasumber

DSC_0174Narasumber sedang memberikan pengarahan kepada peserta

DSC_0158Kabid Capil (Enda Mora, S. Sos) sedang bertanya kepada Kasi Mutasi (Eli Hefrienti) tentang Persyaratan Surat Pindah

DSC_0150Narasumber meminta salah satu peserta bernama R. Syahwira untuk mempraktek kan expresi wajah apabila sedang marah, sedih, senang dll

DSC_0171Narasumber sedang menjelaskan kepada peserta pendidikan dan pelatihan kepribadian

DSC_0156Peserta sedang mendengarkan penjelasan/arahan dari narasumber

DSC_0160Peserta pelatihan sedang mendengarkan dari slide proyektor

DSC_0184Peserta yang bernama Bambang dan Yuli (masyarakat) sedang menanyakan cara pengurusan KK dan KTP kepada Petugas (Tongku)

DSC_0168Peserta Dolly (masyarakat) bertanya kepada Mardayni (Petugas) cara pengurusan KK apabila Istri di Luar Kota

Strategi Kemendagri Atasi Menipisnya Blanko e-KTP

thumb_Terima_Blanko_KTP-el1

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian dalam negeri (Kemendagri) membenarkan adanya beberapa daerah yang persediaan blanko e-KTP mulai menipis.

Mengantisipasi hal tersebut, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrullah mengintruksikan daerah melakukan mekanisme pinjam-meminjam persediaan blanko. Hal ini karena persediaan blanko berbeda-beda setiap daerahnya.
“Data kita, memang ada daerah di kabupaten dan kota tertentu yang habis (blanko), tapi juga ada yang tersisa banyak, mekanismenya itu yang tersisa banyak bisa dipinjamkan dulu,” jelasnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (30/7).
Zudan mengatakan perbedaan jumlah persediaan blanko tersebut dikarenakan banyaknya jumlah penduduk dan jumlah rekaman yang dilakukan di daerah tersebut.
“Daerah yang penduduknya banyak dan rajin merekam, cepat habis, tapi ada daerah tertentu di kepulauan itu sisanya banyak. Itu bisa dipakai dulu untuk dipinjam,” katanya.
Ia melanjutkan, mekanisme tersebut yang sedang dilakukan Kemendagri di beberapa daerah sambil menunggu penambahan jumlah blanko yang rencananya dilakukan pada Agustus 2015 ini.
“Sudah diintruksikan (ke daerah), kita tengah roadshow untuk redistribusi blanko, sampai tunggu Agustus ini ditambah, nanti daerah yang kurang, ngajuin lagi kita catat,” ujarnya.

Tim KTP-El Disdukcapil Kota Padangsidimpuan, Perekaman Mobile KTP-El Ke Desa/Kelurahan di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

 Perekaman KTP-El di Desa/Kelurahan Tinjoman Kec. Psp. Hutaimbaru

IMG_7753 IMG_7746 IMG_7745 IMG_7743

Perekaman KTP-El di Desa/Kelurahan Sabungan Sipabangun Kec. Psp. Hutaimbaru

IMG_7739 IMG_7735 IMG_7732 IMG_7731

 Perekaman KTP-El di Desa/Kelurahan Sabungan Jae Kec. Psp. Hutaimbaru

IMG_7698 IMG_7690 IMG_7686 IMG_7684

Perekaman KTP-El di Desa/Kelurahan Partihaman Saroha Kec. Psp. Hutaimbaru
IMG_7764 IMG_7760 IMG_7757 IMG_7753
Perekaman KTP-El di Desa/Kelurahan Palopat Maria Kec. Psp. Hutaimbaru
 IMG_7678 IMG_7668 IMG_7667 IMG_7664
Perekaman KTP-El di Desa/Kelurahan Lubuk Raya Kec. Psp. Hutaimbaru
IMG_7709 IMG_7707 IMG_7702 IMG_7701
Perekaman KTP-El di Desa/Kelurahan Lembah Lubuk Manik Kec. Psp. Hutaimbaru
IMG_7723 IMG_7718 IMG_7712 IMG_7711
Perekaman KTP-El di Desa/Kelurahan Hutaimbaru Kec. Psp. Hutaimbaru
IMG_7659 IMG_7654 IMG_7653 IMG_7643
 Perekaman KTP-El di Desa/Kelurahan Huta Padang Kec. Psp. Hutaimbaru

IMG_7782 IMG_7779 IMG_7775 IMG_7778

 Next Trip Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua . . .

 

 

Tim KTP-El Disdukcapil Kota Padangsidimpuan, Perekaman Mobile KTP-El Ke Desa-Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu

Perekaman KTP-El di Desa Batu Layan  Kec. Psp Angkola Julu
  IMG_7489 IMG_7492 IMG_7470 IMG_7484
Perekaman KTP-El di Desa Joring Lombang  Kec. Psp Angkola Julu
IMG_7454 IMG_7443 IMG_7451 IMG_7445
Perekaman KTP-El di Desa Poken Jior Kec. Psp Angkola Julu
IMG_7422 IMG_7424 IMG_7423 IMG_7426
Perekaman KTP-El di Desa Rimba Soping  Kec. Psp Angkola Julu
IMG_7528 IMG_7495 IMG_7504 IMG_7516
Perekaman KTP-El di Desa Simasom  Kec. Psp Angkola Julu
  IMG_7594 IMG_7608 IMG_7601 IMG_7598
Perekaman KTP-El di Desa Simatohir  Kec. Psp Angkola Julu  
IMG_7572 IMG_7568 IMG_7555 IMG_7562

Next Trip . . .  Coming Soon  . . . . . . . . . 

Jelang Pilkada, Data Kependudukan DOB Mendapat Perhatian Khusus

 

 

thumb_DAK_2_Grafik8

JAKARTA –  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menyerahkan data agregat kependudukan per Kecamatan (DAK 2) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)  12 April mendatang. Sementara  penyerahan  daftar  penduduk potensial  pemilih  pemilu (DP4)   akan diserahkan 3 Juni.

Hal ini merupakan bagian dari langkah persiapan pelaksaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember mendatang. Di mana data akan dipergunakan KPU untuk memutakhirkan daftar pemilih dalam bentuk daftar pemilih sementara (DPS) dan kemudian ditetapkan dalam daftar pemilih tetap (DPT).

“Yang sudah disepakati penyerahan DAK2 pada 12 April dan DP4-nya 3 Juni.  Nanti yang menyerahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) kepada Ketua KPU (Husni Kamil Manik),” ujar Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Irman, Selasa (17/3).

Irman mengakui, dalam penyusunan DAK2, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus terhadap daerah otonomi baru (DOB). Pasalnya, data kependudukan masih banyak yang bergabung dengan daerah induk sebelum pemekaran dilakukan.

 “Sebelum menjadi DOB, daerah tersebut di database kami masih bergabung dengan induknya.  Jadi ini perlu dipisahkan dan dicermati lagi supaya jangan sampai terbawa ke daerah lain,” ujarnya usai rapat koordinasi dengan KPU terkait rencana penyusunan daftar pemilih untuk pilkada.

Data Kemdagri dan KPU memerlihatkan, 15 DOB akan mengikuti pilkada serentak Desember mendatang. Masing-masing Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten  Panungkal Abab Lematang Ilir, Musirawas Utara, Pesisir Barat, Pangandaran, Malaka, Mahakam Ulu, Banggai Laut, Morowali Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Mamuju Tengah, Pulau Taliabu, Pegunungan Arfak, dan Manokwari Selatan. (gir/jpnn)

Pemerintah Diminta Penuhi Kebutuhan Blanko e-KTP

Loncing Ktp

(Analisa/hairul iman hasibuan) KTPel: Sedakota Zulfeddi Simamora (dua kiri) melakukan perekaman e-KTP disaksikan Kadis Dukcapil Fakhruddin Siregar (satu kanan) di kantor Dinas Dukcapil P.Sidimpuan, Senin (19/1).

Padangsidimpuan, (Analisa). Permintaan blanko cetak Kartu Tanda Penduduk Elek­tronik (KTPel) di Kota Pa­dangsidimpuan mencapai 15 ribu, sementara persediaan hanya 3.192 eksemplar.

“Kami kewalahan melayani permintaan e-KTP ini karena minimnya blanko yang tersedia dari pusat,” ujar Kadis Dukcapil Kota P.Sidimpuan Fakhruddin Siregar kepada wartawan di sela-sela mendampingi Walikota Andar Amin Harahap bersama Sekda­kota Zulfeddy Simamora saat launching perdana di Kantor Disdukcapil, setempat, Senin (19/1). Dijelaskan, pencetakane-KTP tidak lagi harus menunggu turun dari Ke­men­dagri, namun sudah bisa dicetak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

“Bahkan e KTP yang mulai dicetak sejak Januari 2015 di Dinas Dukcapil P.Sidimpuan masa berlakunya sudah seumur hidup, artinya warga tidak lagi harus berulang kali mengurus KTP,” terangnya. Dikatakan, dasar hukum pencetakan e-KTP diserahkan ke daerah dengan masa berlaku seumur hidup adalah  UU Nomor 23/2006 dan UU Nomor :24/2013.

“Sebenarnya ketentuannya harus sudah dimulai sejak pertengahan 2014 silam, namun karena kita masih melakukan persiapan matang, makanya baru launching Januari 2015,” kata­nya.

Diharapkannya, pemerintah pusat melalui Dirjen Adminduk, Kemendagri segera mengirim kekurangan blanko e-KTP ke P.Sidimpuan demi mencukupi kebutuhan warga. (hih)

Perda KTP-Akta Gratis Sedang Dibahas DPRD

thumb_GERATIS18INILAH.COM, Bandung – Semua dokumen kependudukan akan digratiskan. Panitia Khusus (Pansus) 1 saat ini tengah membahas aturan itu di Peraturan Daerah (Perda) tentang Administrasi Kependudukan .

“Perda ini sebagai turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kependudukan. Semua dokumen kependudukan akan digratiskan seperti kartu keluarga, e-KTP, akta kelahiran, akta perkawinan, dan lainnya,” kata anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Aan Andi Purnama, Rabu (25/2/2015).

Aan menjelaskan, dengan adanya perda tersebut untuk memudahkan masyarakat mengurus administrasi kependudukan secara mandiri. Salah satu contohnya, soal penerbitan akta kelahiran yang telah melebihi batas waktu satu tahun.

“Kalau sudah lebih batas waktu, penerbitannya memerlukan penetapan dari pengadilan negeri. Tetapi nanti, cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013,” ucapnya.

Selain hal itu, penerbitan akta pencatatan sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban rukun tetangga dalam melaporkan setiap kematian.

“Diharapkan Pemkot Bandung dapat tertib dalam hal administrasi kependudukan. Paling lambat bulan Mei, tidak ada lagi masyarakat Kota Bandung yang tidak punya KTP atau anak yang tidak punya akta kelahiran, karena semua sudah digratiskan. Jadi sudah tidak ada alasan,” jelasnya.

Mengingat pentingnya administrasi kependudukan ke depan, ujarnya, Pemkot Bandung harus dapat memahami kebijakan itu secara benar. Jangan sampai ada anggapan kebijakan administrasi kependudukan bukan kebijakan yang menjadi prioritas.

“Karena setiap program yang tidak berbasis data, pasti akan tidak tepat sasaran apalagi program kemasyarakatan. Sebagai contoh banyak program-program bantuan masyarakat yang tidak tepat sasaran karena tidak di tunjang data yang valid,” tandasnya. [ito]